Home » Bisnis » DJP Telusuri Nama-Nama Dalam Paradise Papers

DJP Telusuri Nama-Nama Dalam Paradise Papers

International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) kembali merilis hasil investigasi global mengenai rahasia finansial kaum kaya dan berkuasa yang berinvestasi di negara surga pajak atau tax haven. Dirilis Minggu (5/11), laporan ini dinamakan Paradise Papers.

Sejumlah nama pengusaha dan politisi asal Tanah Air disebut di laporan tersebut. Mereka diantaranya ialah dua anak Soeharto, Tommy dan Mamiek Suharto. Juga ada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong.

Saat dimintai keterangan, Kepala BKPM itu mengatakan bahwa hal tersebu merupakan aktivitas biasa. “Di bidang private equity, tentunya menggunakan enti- tas seperti di Cayman Islands itu rutin,” ujar Thomas di kantornya, Senin (6/11).

Menurutnya hampir seluruh investasi di private equity dilakukan di yurisdiksi seperti itu. “99% investasi private equity itu lewat yurisdiksi seperti Cayman Islands,” tambahnya.

Namun Thomas tidak menjawab apakah hal tersebut legal atau ilegal. Thomas juga tidak menjawab soal keterkaitan dirinya dengan perusahaan offshore bernama Paiton Holdings Ltd. yang mana ia tercatat pernah menjadi salah satu pengurus (officer).

Atas data dan informasi ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku akan menindaklanjutinya. “Kami akan coba dapatkan data secara lebih lengkap dan detail,” kata Direktur Pelayanan dan Penyuluhan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama.

Untuk memastikan kepatuhan wajib pajak (WP) terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, DJP akan melakukan pengecekan apakah ada harta dari nama-nama WP Indonesia tersebut yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau dideklarasikan dalam pengampunan pajak (tax amnesty).

Hestu memaparkan bahwa informasi yang beredar selama ini, mulai Panama Papers, Transfer melalui Stanchart dari Guernsey, dan Paradise Papers, sebenarnya mendahului pelaksanaan keterbukaan informasi perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) yang akan efektif September 2018 di Indonesia.

Saat program AEoI sudah berjalan efektif, informasi yang diterima akan lebih detail, luas, dan sah. Dengan demikian, tidak ada lagi ruang bagi pihak-pihak menyimpan asetnya di negara suaka pajak.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menilai bahwa Paradise Papers membuktikan penggunaan yurisdiksi rahasia atau suaka pajak adalah praktik yang lazim, menahun, dan merupakan fenomena global.

Sumber: Harian Kontan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*